Kabar Gembira!, Bapenda Kabupaten Sukabumi Luncurkan Pemutihan Denda 100% Pajak PBB-P2
SUKABUMI – Pemerintah Kabupaten Sukabumi melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) resmi meluncurkan program penghapusan denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebesar 100 persen.
Langkah strategis ini diambil untuk meringankan beban ekonomi masyarakat sekaligus mengoptimalkan penerimaan sektor pajak guna mendukung keberlanjutan pembangunan daerah.
Kebijakan Penghapusan Sanksi Administratif berupa denda atas keterlambatan pembayaran PBB-P2 tersebut tertuang dalam Keputusan Bupati Sukabumi Asep Japar, dengan beberapa poin penting sebagai berikut :
1. Penghapusan denda diberikan kepada seluruh wajib pajak, baik yang berdomisili di dalam maupun di luar Kabupaten Sukabumi, selama memiliki objek pajak PBB-P2 di wilayah Kabupaten Sukabumi.
2. Denda keterlambatan pembayaran PBB-P2 sebesar 1% per bulan dihapuskan sebesar 100% (GRATIS).
3. Penghapusan berlaku untuk seluruh tunggakan denda PBB-P2 sampai dengan tahun pajak 2026.
4. Berlaku bagi wajib pajak yang melunasi piutang PBB-P2 untuk ketetapan pajak tahun 1994 sampai dengan 2026.
5. Penghapusan denda tidak berlaku bagi wajib pajak yang :
– Sedang menjalani proses pemeriksaan, penyidikan, atau penuntutan tindak pidana perpajakan.
– Sedang mengajukan keberatan, banding, gugatan, atau peninjauan kembali atas kewajiban pajak terkait.
6. Program penghapusan denda berlaku sejak Keputusan Bupati ditetapkan sampai dengan 20 Desember 2026.
7. Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 09 November 2026.
Kepala Bapenda Kabupaten Sukabumi, Herdy Somantri Subandi mengajak seluruh masyarakat untuk memanfaatkan kesempatan ini untuk segera melunasi kewajiban PBB-P2 tanpa dikenakan denda.
“Ayo manfaatkan kesempatan ini segera!,” kata Herdy dalam keterangannya, pada Senin (09/11).
Herdy menegaskan pajak yang kita bayarkan adalah kontribusi nyata untuk pembangunan demi terwujudnya Kabupaten Sukabumi Mubarakah (Maju, Unggul, Berbudaya dan Berkah).
“Melalui program ini, dapat ringankan beban pajak dukung pembagunan daerah,” tandasnya.
Masyarakat diharapkan dapat segera mendatangi tempat pembayaran resmi atau menggunakan layanan digital yang tersedia sebelum batas waktu berakhir pada akhir Desember mendatang. (darwan/red)
