Bawaslu Jabar Konsolidasi Kader Pengawas Partisipatif di Pilkada Serentak 2024
Radio Elmitra News – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Jawa Barat melaksanakan konsolidasi Kader Pengawas Partisipatif, dengan mengusung tema “Memperkuat Pengawasan pada Pemilihan Serentak Tahun 2024”.
Kegiatan ini dilaksanakan selama dua hari pada 27 – 28 September 2024 di Caldera Adventure Cikidang, Kabupaten Sukabumi dibuka oleh Koordinator Divisi Pencegahan dan Partisipasi Masyarakat Bawaslu Jabar Nuryamah, dan dihadiri Sekretariat Bawaslu Jabar, Kordiv Pencegahan, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat (P2HM) Kabupaten/Kota, serta diikuti oleh 4 orang perwakilan Kader Pengawasan Partisipatif dari 27 Kabupaten/Kota se-Jawa Barat.
Mengawali kegiatan tersebut, sebagai tuan rumah Kordiv P2HM Bawaslu Kabupaten Sukabumi Mohamad Muidul Fitri, menyampaikan ucapan selamat datang kepada seluruh peserta dalam konsolidasi Kader Pengawas Partisipatif dalam Pemilihan Seretntak tahun 2024.
“Ini merupakan upaya dan optimalisasi dari Bawaslu Provinsi Jawa Barat dalam melakukan proses pencegahan untuk menciptakan penyelengaraan pemilihan di jawa barat yang berintegritas dan damai sesuai dengan harapan kita bersama,” singkatnya.
Ditemu usai pembukaan kegiatan, Kordiv Pencegahan dan Partisipasi Masyarakat Bawaslu Jabar Nuryamah mengatakan peserta Konsolidasi Kader Pengawas Partisipatif di Pilkada 2024 merupakan orang-orang yang tergabung dalam SKPP (Sekolah Kader Pengawas Partisipatif) dan P2P (Pendidik Pengawas Partisipatif).
“Program ini adalah melatih kader yang nantinya menjadi mitra dan partner dalam konteks pengawasan di seluruh tahapan secara partisipatif. Pada tahun 2024 program SKPP tidak dilanjutkan lagi, ada program lain yaitu P2P yaitu pendidikan pengawas partisipatif,” ucap Nuryamah, Juma’at (27/09).
“intinya mereka sudah seperti penyelenggara pemilu, tetapi mereka adalah kader, mereka adalah mitra yang memang dibuat untuk menjadi kaki dan juga tangan kita, menjadi mata dan juga telinga kita dalam melakukan pencegahan dan pengawasan di seluruh tahapan,” imbuhnya.
Nuryamah mengungkapkan dalam pengawasan pada penyelenggaraan Pemilihan Serentak Serentak 2024, Bawaslu Jabar kembali merekatkan dua kekuatan yakni SKPP dan P2P untuk turut serta melakukan pengawasan partisipatif di seluruh tahapan, utamanya tahapan krusial.
“Sebenarnya semua tahapan krusial, tetapi hasil dari peta kerawanan/indeks kerawanan biasanya terjadi di tahapan kampanye, tahapan pungut hitung dan hari tenang, di tahapan itu banyak persoalan misalnya netralitas asn, kades, hoaks, money politik, isu sara, black campaign, dan sebagainya,” bebernya.
“Nah apa hubungan dengan SKPP ini, mereka paham betul bagaimana cara menangkal hoaks, bagaimana melakukan pengawasan, bagaimana melakukan pencegahan, bagaimana melakukan pelaporan ketika ada dugaan pelanggaran, maka SKPP kita rangkul kembali, kita ajak kembali, agar mereka semakin aktif dalam melakukan pencegahan, pengawasan dan juga pelaporan,” tegasnya.
“Mudah-mudahan, tentu dengan konsolidasi Kader Pengawas Partisipatif ini, utamanya terkait persoalan-persoalan yang sering terjadi di Pilkada bisa diminimalisir, tidak terlalu banyak, dan kita berharap menjadi zero pelanggaran,” pungkasnya.
