Info Sukabumi

Dorong Pelayanan Publik Tepat Sasaran, Pemkab Sukabumi Sosialisasikan Aplikasi SADAJABAR

SUKABUMI — Pemerintah Kabupaten Sukabumi, melalui Dinas Komunikasi Informatika .dan Persandian ( Diskominfosan). terus memperkuat tata kelola pemerintahan berbasis data. Hal ini ditandai dengan dibukanya Sosialisasi Sistem Akselerasi Data dan Aksi Jawa Barat (SADAJABAR) oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Sukabumi, H. Ade Suryaman, di Pendopo Sukabumi, pada Kamis (19/11/2026).

Mengusung tema “Peningkatan Pelayanan Publik Berbasis Data Menuju Sukabumi Mubarakah”, kegiatan ini dihadiri oleh para kepala perangkat daerah, camat, serta unsur perencana dan operator data di lingkungan Pemkab Sukabumi. Langkah ini diambil untuk memastikan perencanaan pembangunan dan pengambilan kebijakan ke depan berpijak pada data yang terintegrasi.

Dalam laporannya, Sekretaris Diskominfosan Kabupaten Sukabumi, Yusep Nofriyadie Barnasyah, melaporkan bahwa sosialisasi ini bertujuan menyamakan persepsi sekaligus meningkatkan kapasitas aparatur dalam mengelola data.

“Dengan pemahaman yang selaras, setiap program pembangunan di Kabupaten Sukabumi diharapkan dapat berjalan lebih efektif, akurat, dan bertanggung jawab,” singkatmya.

Sementara itu, Statistisi Ahli Madya Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Jawa Barat, H. Encep Wagan Refliana, menjelaskan bahwa SADAJABAR dirancang untuk mendorong budaya berbagi pakai data antarinstansi.

indihome sukabumi

*Pemanfaatan teknologi informasi ini diharapkan mampu menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih baik dalam menyelesaikan isu-isu pembangunan di Jawa Barat,” jelasnya.

Sementara itu, Sekda H. Ade Suryaman menegaskan bahwa SADAJABAR hadir untuk mempermudah dan mempercepat penanganan berbagai masalah publik. Platform ini mengintegrasikan data penduduk berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Kartu Keluarga (KK) dari Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dengan data sektoral perangkat daerah.

“Data ini harus benar-benar dimanfaatkan untuk kepentingan pelayanan publik. Kita ingin perencanaan dan program pembangunan yang dilaksanakan pemerintah daerah bisa lebih tepat sasaran,” kata Sekda.

Melalui sistem ini, pemerintah daerah dapat memetakan persoalan secara rinci hingga ke tingkat desa pada empat sektor utama, yakni pendidikan, kesehatan, sosial, dan ketenagakerjaan.

“Penanganan kasus stunting atau anak putus sekolah tidak lagi sekadar membaca angka statistik, melainkan langsung menelusuri lokasi dan sasaran spesifik yang membutuhkan intervensi lintas sektor,” tegas Sekda.

Meski membuka akses data secara terpadu, Sekda mengingatkan seluruh jajaran perangkat daerah dan camat untuk tetap menjaga keamanan serta kerahasiaan data pribadi masyarakat sesuai ketentuan yang berlaku. (darwan/red)

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Back to top button