Wali Kota Sukabumi Tekankan Perbaikan di Empat Sektor, Pasca Raih WTP 11 Kali Berturut-turut
Elmitra News – Kendati meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sebanyak 11 kali berturut-turut, Pemerintah Kota Sukabumi akan terus melakukan perbaikan di empat bidang, yaitu BUMD Waluya, PUTR, dana hibah, dan dana BOS.
Hal tersebut dikemukakan oleh Wali Kota Sukabumi, H. Ayep Zaki, saat menerima opini WTP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2024 di Kantor BPK Perwakilan Jawa Barat, pada Jumat (23/05/2025).
Peda kesempatan yang sama, dilakukan pula penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) oleh Wali Kota Sukabumi yang didampingi oleh Ketua DPRD Kota Sukabumi Wawan Juanda dan Inspektur Kota Sukabumi, Een Rukmini.
Pemberian opini Wajar Tanpa Pengecualian atas laporan keuangan pemerintah daerah didasarkan pada sejumlah kriteria penting, antara lain kesesuaian penyajian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).
Kesesuaian ini mencerminkan apakah laporan telah disusun secara sistematis, akurat, dan sesuai prinsip akuntansi yang berlaku bagi entitas pemerintahan.
Selain itu, kecukupan pengungkapan informasi juga menjadi acuan utama, untuk memastikan bahwa seluruh informasi material disajikan secara transparan, lengkap, dan dapat dipahami oleh para pemangku kepentingan.
Opini WTP juga mempertimbangkan efektivitas sistem pengendalian intern yang diterapkan oleh entitas pelaporan. Hal ini penting untuk menjamin bahwa setiap transaksi dicatat dan dilaporkan secara benar serta dapat mencegah dan mendeteksi potensi kecurangan maupun penyimpangan.
Terakhir, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan menjadi faktor krusial, mengingat pelaksanaan anggaran harus mengacu pada ketentuan hukum yang berlaku.
Keempat aspek ini secara keseluruhan menjadi dasar dalam menilai kewajaran dan keandalan laporan keuangan pemerintah daerah.
Wali Kota Sukabumi, H. Ayep Zaki menyampaikan rasa syukurnya atas pencapaian tersebut. “Alhamdulillah Kota Sukabumi dapat WTP 11 kali berturut-turut. Namun memang ada yang harus diperbaiki, yaitu BUMD Waluya, kemudian juga PUTR, dana BOS, dan dana hibah. Jadi ada empat yang harus betul-betul saya kawal ke depannya,” ungkapnya.
H. Ayep Zaki menekankan pentingnya pengawasan terhadap pengelolaan dana hibah dan pelaksanaan belanja barang dan jasa. “Tapi secara umum, Kota Sukabumi wajar tanpa pengecualian, 11 kali berturut-turut. Ini tetap jadi motivasi untuk kami agar terus meningkatkan akuntabilitas dan transparansi keuangan daerah,” pungkasnya.
