SUKABUMI – Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Sukabumi kini tengah memprioritaskan optimalisasi pengangkutan sampah di tengah keterbatasan armada pelayanan yang melanda wilayah tersebut.
Kepala Bidang Pengelolaan Persampahan DLH Kabupaten Sukabumi, Dede Jaenudin, mengakui bahwa persoalan pengangkutan menjadi tantangan utama. Terlebih, Kabupaten Sukabumi memiliki wilayah administratif yang sangat luas, mencakup 47 kecamatan dan ratusan desa.
Saat ini, DLH hanya mengoperasikan 54 unit armada pengangkut sampah. Ironisnya, delapan unit di antaranya mengalami kerusakan berat sehingga tidak dapat digunakan secara maksimal. Kondisi ini diperparah oleh usia sebagian besar kendaraan yang sudah melebihi 10 tahun. Meskipun perawatan rutin tetap berjalan, kendaraan yang rusak berat memerlukan biaya perbaikan yang cukup besar.
“Kita ingin terus melakukan optimalisasi pelayanan prima dengan kemampuan yang ada. Memang harus diakui, pelayanan pengangkutan sampah kepada masyarakat masih belum maksimal karena keterbatasan armada,” kata Dede, pada Senin (07/09/2026).
Akibat keterbatasan ini, jadwal pengangkutan di sejumlah wilayah terpaksa disesuaikan. Jika ada armada yang masuk bengkel, pelayanan rutin di lapangan otomatis berpotensi mengalami keterlambatan.
Berdasarkan master plan persampahan, jumlah armada saat ini masih sangat jauh dari kata ideal. Untuk bisa menjangkau seluruh wilayah administratif Kabupaten Sukabumi secara minimal, dibutuhkan sedikitnya 250 unit truk sampah. Kesenjangan yang lebar ini, ditambah kondisi geografis yang luas, menjadi tantangan berat bagi DLH.
Hingga saat ini, layanan pengangkutan baru bisa menyentuh sekitar 156 desa di 36 kecamatan, dari total 381 desa dan 5 kelurahan yang ada di Kabupaten Sukabumi.
Di sisi lain, sistem pengelolaan sampah di Sukabumi kini mulai bertransformasi. Sampah yang masuk ke kawasan Cimenteng tidak lagi ditimbun dengan metode landfill setelah operasional TPA tersebut dihentikan. Kini, sampah dialihkan ke fasilitas pengolahan untuk diubah menjadi bahan bakar alternatif atau refuse-derived fuel (RDF).
Perubahan sistem ini menuntut rantai pengangkutan berjalan cepat agar sampah yang dikumpulkan dari masyarakat bisa segera dipindahkan ke fasilitas pengolahan.
Oleh karena itu, DLH tidak hanya berharap pada penambahan armada, melainkan juga mendorong kolaborasi dengan pemerintah desa dan berbagai pihak untuk menekan volume sampah dari sumbernya.
“Persoalan sampah ini merupakan urusan bersama. Kita harus mendorong pola pengelolaan yang lebih mandiri agar sampah yang harus diangkut oleh DLH dapat dikurangi,” tegas Dede.
DLH berharap optimalisasi pelayanan ini dapat berjalan beriringan dengan perubahan perilaku masyarakat. Pengurangan sampah sejak dari rumah dinilai menjadi kunci utama untuk mengimbangi keterbatasan armada yang ada saat ini.
“Harapan kita pelayanan semakin tertib dan optimal. Namun, masyarakat juga perlu ikut mengurangi sampah sejak dari rumah,” tandasnya. (darwan)
