Radio Elmitra News – Komisi Penangulangan AIDS (KPA) Kabupaten Sukabumi menggelar Rapat Koordinasi antar unsur pelaksana program penanggulangan HIV-AIDS, bertempat di aula Hotel Selabintana Sukabumi, Selasa (24/12/2024).
Dalam laporannya, Sekretaris KPA Kabupaten Sukabumi, Cucu Sumintardi menyampaikan Rapat Koordinasi antar unsur pelaksana program penanggulangan HIV-AIDS di Kabupaten Sukabumi dilaksanakan dalam pencapaian Standar Pelayanan Minimal dengan kolaborasi dan sinergitas program agar semua pihak mencapai target Standar Pelayanan Minimal dan fokus dalam penanganan program untuk mencapai tujuan Ending Epidemi AIDS 2030.
“Dengan tujuan untuk membangun komitmen untuk bersama-sama melaksanakan edukasi, sosialisasi dan promosi P2HIV di semua tatanan,” ungkapnya.
“Selain itu, melalui rakor ini dapat menyelesaikan permasalahan pokok di Bidang Penanggulangan HIV-AIDS secara komprehensif,” pungkasnya.
Sementara itu, dalam paparannya tentang “Optimalisasi Target dan Capaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan khusus HIV-AIDS”, Ketua Pelaksana Harian I KPA Kabupaten Sukabumi, Boyke Martadinata menjelaskan Standar Pelayanan Minimal (SPM) ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.
“SPM meliputi Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan umum, Perumahan rakyat, Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan masyarakat, serta sosial,” paparnya.
Menurut Boyke, sesuai Instruksi Mendagri No.444.24 Tahun 2013, tentang Penguatan Kelembagaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Penanggulangan HIV dan AIDS di Daerah yang menugaskan Camat, Kepala Desa/Lurah, serta RT/RW dan Posyandu agar memberdayakan Lembaga Kemasyarakatan, dan LSM Peduli AIDS secara intensif.
“Untuk melaksanakan program/kegiatan pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS melalui upaya kesehatan berbasis masyarakat (ukbm),” tegasnya.
“Dengan 3 (tiga) kegiatan masyarakat, yaitu Identifikasi potensi risiko penularan HIV di wilayahnya, melaksanakan edukasi dan fasilitasi masyarakat ke layanan (minimal ke layanan HIV testing & Konseling), serta menjaga ketenangan tanpa stigma dan diskriminasi,” tandasnya.
