Bupati Sukabumi Paparkan Enam Prioritas Pembangunan Daerah Di Musrenbang RKPD Tahun 2025
Radio Elmitra News – Pemerintah Kabupaten Sukabumi menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun 2025 di Pangrango Resort Sukabumi, Kamis (21/03/2024).
Kegiatan yang dilaksanakan secara hybrid ini, dipimpin langsung Bupati Sukabumi Marwan Hamami serta dihadiri Wakil Bupati, Forkopimda, Sekda, Kepala Perangkat Daerah, dan berbagai unsur terkait lainnya yang ada di Kabupaten Sukabumi.
Dalam kesempatan tersebut, Marwan menyebutkan pembangunan di 2025 lebih menekankan pada pemantapan infrastruktur daerah untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hal itu sesuai tema yang diambil dalam Musrenbang tersebut.
“Musrenbang ini sangat penting. Bahkan kami pun mengoptimalkan potensi yang dimiliki serta menggenjot semuanya, terutama yang beririsan dengan RKPD 2025,” ucapnya.
Di mana, dalam target 2025 itu ada beberapa indikator makro yang menjadi perhatian. Hal itu meliputi indeks pembangunan manusia (IPM), laju pertumbuhan ekonomi (LPE), tingkat kemiskinan, dan indeks gini.
“Berdasarkan hal itu, Pemerintah Kabupaten Sukabumi membuat enam prioritas pembangunan daerah,” ujarnya.
Ke enam prioritas pembangunan daerah itu antara lain, peningkatan kualitas SDM melalui penguatan sistem kesehatan dan pendidikan daerah serta pemberdayaan dan pengembangan kebudayaan. Selain itu, penguatan pengentasan kemiskinan melalui reformasi sistem perlindungan sosial, pengembangan komoditas unggulan melalui hilirisasi dan perluasan akses pasar dalam rangka percepatan pemulihan ekonomi daerah.
Hal yang tak kalah perlu ialah, pengembangan industri pariwisata bertaraf internasional berbasis pertanian dan lingkungan. Hal itu termasuk peningkatan kualitas infrastruktur dan konektivitas wilayah, selain itu yang harus dilakukan pula adalah, peningkatan reformasi birokrasi melalui penguatan egoverment dan kualitas layanan publik.
“Program pembangunan dijabarkan dalam strategi dan arah kebijakan pembangunan dengan menerapkan pendekatan tematik, holistik, integratif, dan spasial. Di mana, semua itu mengusung konsep pembangunan kolaboratif,” ungkapnya.
Maka dari itu, Marwan meminta masukan yang konstruktif dari berbagai pihak. Sehingga, semua pihak pun dalam turut berkontribusi dalam pembangunan di Kabupaten Sukabumi.
“Terimakasih semuanya. Kami mohon masukan dan saran yang konstruktif untuk kemajuan Kabupaten Sukabumi,” tegasnya.
Sementara itu Kabid Perekonomian dan SDA Bappeda Provinsi Jawa Barat Eka Jatnika Sundana mengatakan, RKPD Jabar 2025 mengambil tema pemerataan pembangunan untuk mendukung masyarakat Jawa Barat. Di mana, dari tema tersebut ditarik menjadi enam program prioritas yang salah satunya terkait pertumbuhan ekonomi berbasis peningkatan kapasitas UMKM, petani, nelayan, dan budidaya untuk membuka lapangan kerja seluas-luasnya.
“Kabupaten Sukabumi ini diarahkan dalam pengembangan tanaman pangan dan lainnya dengan sejumlah proyek strategis. Maka dari itu, Kabupaten Sukabumi bisa inline dengan RKPD Jabar,” jelasnya.
Sedangkan Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi Yudha Sukmagara menambahkan, lembaga legislatif pun turut terlibat dalam RKPD. Di mana, DPRD pun telah memberikan saran dan masukan melalui pokok pikiran (pokir).
“Kami pun memberikan masukan, saran, dan pendapat berupa pokir. Hal itu berdasarkan hasil reses dan penjaringan masyarakat,” imbuhnya.
“Semuanya telah disesuaikan dengan prioritas pembangunan 2025 dari mulai bidang pemerintahan, infrastruktur, perekonomian, dan kesejahteraan rakyat,” terangnya.
Apalagi, perencanaan merupakan unsur penting dan perlu perhatian. Sebab, keberhasilan itu bergantung perencanaan yang dibuat.
“Semoga melalui musrenbang dapat menghasilkan kesepakatan untuk perencaan pembangunan daerah Kabupaten Sukabumi yang terbaik,” tandasnya.
Kepala Bapelitbangda Kabupaten Sukabumi Aep Majmudin mengatakan, musrenbang ini merupakan agenda rutin tahunan. Sebab, penyusunan RKPD ini melaui berbagai tahapan yang salah satunya musrenbang tingkat Kabupaten Sukabumi.
“Outputnya adalah menghasilkan dokumen perencanaan yang berkualitas. Maka dari itu, masukan dan saran yang konstruktif sangat diperlukan demi tercapainya target pembangunan 2025 yang sesuai perencanaan atau harapan,” pungkasnya.
