Elmitra News – Bupati Sukabumi H. Asep Japar menghadiri penandatanganan naskah perjanjian dan berita acara serah terima hibah Barang Milik Negara (BMN) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, bertempat di Aula Oman Sahroni, Setda Kabupaten Subang, pada Rabu (11/02/2026).
Kegiatan yang diselenggarakan KPK RI dan Pemprov Jabar ini adalah untuk menyerahkan hibah Barang Milik Negara kepada sejumlah pemerintah daerah.
Pada kesempatan tersebut, Bupati Sukabumi H. Asep Japar, didampingi Kepala BPKAD H. Herul Imam menandatangani naskah perjanjian serta berita acara serah terima hibah BMN dari KPK RI untuk Pemerintah Kabupaten Sukabumi.
Adapun aset yang diterima yakni lahan seluas 1.409 m² yang berlokasi di Kecamatan Sukaraja dengan nilai perolehan Rp780.086.000 yang rencananya akan digunakan untuk mendukung penyelenggaraan fungsi pemerintahan di Kabupaten Sukabumi.
Selain Kabupaten Sukabumi, penyerahan hibah BMN ini diberikan pula kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Pemkot Bandung, Pemkot Cimahi, Pemkot Sukabumi, hingga Pemkab Kulonprogo dan disaksikan oleh jajaran Deputi Bidang Penindakan dan Eksekusi KPK serta Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.
Pada kesempatan tersebut, Direktur Pelacakan Aset, Pengelolaan Barang Bukti dan Eksekusi KPK RI, Mungki Hadipratikno menyebut penyerahan hibah ini merupakan upaya agar aset negara memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Menurutnya, hasil penanganan perkara harus bisa dinikmati kembali oleh rakyat melalui pengelolaan pemerintah daerah yang transparan.
“Kepada seluruh daerah penerima segera mencatat aset tersebut ke dalam administrasi kekayaan daerah,” tegasnya.
Sementara itu, Gubernur Jawa Barat H. Dedi Mulyadi berharap seluruh aset hibah yang telah diserahkan tersebut harus memiliki manfaat bagi kegiatan pelayanan publik. Karena, lanjut Gubernur, bagaimanapun fungsi utama dari kita menjadi pejabat negara adalah agar seluruh layanannya dirasakan oleh masyarakat.
“Mudah-mudahan ini menjadi pengingat kita, semoga pertemuan dengan KPK hari ini, menjadi semakin kuat layanan pemerintah kita, semakin tertib perencanaan kegiatan kita, dan semakin berpihak pada kepentingan layanan publik,” tandasnya. (darwan)
