Pulihkan Kepercayaan Publik, Pemkot Sukabumi Genjot PBB-P2 dan Infrastruktur Lewat Skema Tunda Bayar
SUKABUMI – Pemerintah Kota Sukabumi tengah menyusun strategi besar untuk mengoptimalkan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sekaligus memulihkan kepercayaan masyarakat.
Langkah ini ditempuh melalui pendekatan persuasif, perbaikan infrastruktur yang menyentuh kebutuhan warga, hingga penegakan hukum yang tegas bagi wajib pajak yang membandel.
“Kita harus memulihkan kepercayaan publik dan tidak menyalahkan masyarakat untuk mengoptimalkan penerimaan PBB-P2,” kata Wali Kota Sukabumi Ayep Zaki, saat memimpin Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil) bersama jajaran camat dan lurah di Oproom Setda Kota Sukabumi, pada Senin (12/10/2026).
Pertemuan strategis aparatur kewilayahan yang juga dihadiri oleh Wakil Wali Kota Sukabumi, Bobby Maulana, ini fokus pada evaluasi mendalam serta upaya percepatan peningkatan target sektor pajak daerah tersebut.
Dalam rapat tersebut dipaparkan bahwa sejumlah wilayah berhasil menunjukkan performa positif. Lima kelurahan sukses mencatatkan kenaikan penerimaan year on year (YoY) sebesar 18 persen, yakni Kelurahan Gedongpanjang, Jayamekar, Cipanengah, Sudajayahilir, dan Cikondang.
Prestasi gemilang juga ditunjukkan oleh Kecamatan Citamiang yang dinilai sukses melampaui target penerimaan PBB-P2 di tingkat kota. Kendati demikian, tantangan besar masih membayangi. Evaluasi mencatat masih ada beberapa kelurahan yang belum memenuhi target YoY, ditambah rendahnya kesadaran sebagian warga dalam menunaikan kewajiban perpajakan.
Permasalahan pelik lainnya yang terungkap adalah keberadaan aset milik lembaga atau instansi lain di tingkat kewilayahan yang menunggak pajak. Pihak pengelola aset berdalih tidak memiliki alokasi anggaran khusus dari pemerintah pusat atau instansi induknya untuk melunasi kewajiban PBB-P2 tersebut.
Merespons rentetan kendala dan penunggakan tersebut, Wali Kota Ayep Zaki langsung menginstruksikan seluruh camat dan lurah untuk segera menyusun pemetaan wajib pajak secara komprehensif. Pemkot Sukabumi tidak akan segan mengambil langkah hukum bagi wajib pajak kakap atau lembaga yang enggan patuh.
“Terhadap wajib pajak yang bermasalah dan enggan patuh, penagihan akan dilakukan secara tegas. Jadi nanti kita akan berkolaborasi dengan Aparat Penegak Hukum (APH) untuk turun langsung ke lapangan,” tukas Ayep Zaki.
Langkah tegas ini diambil demi mengejar target realisasi yang signifikan. Saat ini, nilai penerimaan PBB-P2 Kota Sukabumi berada di angka Rp 16 miliar, dan ditargetkan mampu melonjak hingga Rp 20-22 miliar. Untuk memuluskan serangkaian langkah operasional dan pergerakan aparatur di lapangan, Pemerintah Kota Sukabumi bersiap mencairkan pendanaan khusus.
Di tengah tuntutan percepatan kinerja yang tinggi ini, Wali Kota menjamin iklim kerja birokrasi di lingkungan Pemkot Sukabumi akan tetap berjalan secara profesional, kondusif, dan objektif.
“Saya tidak akan mengganti posisi jabatan atas dasar kebencian,” tegasnya.
Sebagai solusi konkret untuk memulihkan kepercayaan publik agar warga bersemangat membayar pajak, Pemkot Sukabumi akan menggenjot pembangunan infrastruktur secara masif. Menariknya, pembangunan ini akan menerapkan sistem tunda bayar agar dampaknya bisa segera dinikmati masyarakat tanpa membebani kas daerah secara instan.
“Kita akan membangun kota dengan skema tunda bayar ini, sejalan dengan apa yang digagas oleh Gubernur Jawa Barat, Kang Dedi Mulyadi,” jelas Ayep Zaki.
Secara teknis, Wali Kota meminta dinas terkait dan aparatur wilayah memastikan kualitas pembangunan ramah terhadap aktivitas warga. Salah satunya, ia menginstruksikan agar elevasi atau ketinggian trotoar yang dibangun harus sejajar dengan posisi rumah warga dan tidak dibuat terlalu tinggi, sehingga tidak mengganggu aksesibilitas sehari-hari.
Melalui integrasi antara ketegasan hukum, profesionalisme birokrasi, dan bukti nyata pembangunan infrastruktur, Pemkot Sukabumi optimistis target PAD dari sektor PBB-P2 dapat tercapai sekaligus meningkatkan kualitas hidup warga Kota Sukabumi. (darwan/red)
