Elmitra News – Pemkab Sukabumi menerima kunjungan kerja Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat terkait evaluasi kesiapan Pemekaran Daerah Kabupaten Sukabumi Utara (KSU), di Pendopo Kabupaten Sukabumi, pada Rabu (22/04/2026).
Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Sukabumi, Ade Suryaman menyatakan seluruh tahapan administratif terkait dengan pemekaran Kabupaten Sukabumi Utara (KSU) telah rampung. Dengan begitu, menurutnya, pemekaran KSU sudah berada dalam kondisi siap.
“Administrasinya sudah selesai. Kan ada tahapan yang dilaksanakan antara eksekutif dan legislatif kabupaten, terus dari provinsi semua sudah diserahkan ke Kemendagri,” kata Sekda.
Meski seluruh persyaratan administratif sudah terpenuhi, pelaksanaan pemekaran saat ini sepenuhnya bergantung pada keputusan pemerintah pusat. Sekda menuturkan, tahapan akhir yang masih ditunggu adalah pencabutan moratorium pemekaran.
“Tahapan final itu tinggal moratoriumnya dicabut. Kalau moratorium itu dicabut, selesai. Pasti mekar,” tegasnya.
Sekda berharap pertemuan antara Pemerintah Kabupaten Sukabumi dan DPRD Provinsi Jawa Barat dapat mempercepat terwujudnya pemekaran. Menurutnya, perjalanan pemekaran yang sudah 25 tahun diharapkan dapat membuahkan hasil sesuai harapan.
“Perjalanan sudah 25 tahun. Oleh karena itu, mudah-mudahan pertemuan hari ini, pemekaran Kabupaten Sukabumi Utara bisa terlaksana,” tandasnya.
Sementara itu, Anggota Komisi I DPRD Jawa Barat dari Fraksi PPP, Yusuf Ridwan menilai kesiapan Kabupaten Sukabumi sudah sangat matang, bahkan hingga pada aspek pembiayaan awal untuk operasional DOB.
“Ternyata Kabupaten Sukabumi sudah jauh-jauh hari siap. Tugas kita sekarang adalah mendorong ke pusat terkait moratorium.” ungkapnya.
Sebagai langkah lanjutan, Komisi I DPRD Jawa Barat berencana mendatangi Komisi II DPR RI untuk memperoleh kejelasan mengenai status moratorium. Yusuf menyebut, pihaknya ingin memastikan apakah kebijakan tersebut masih diberlakukan secara menyeluruh atau sudah memungkinkan dibuka secara terbatas bagi daerah yang telah siap.
“Aturan sudah selesai semua. Sekarang tinggal bagaimana respon pusat. Kami akan pertanyakan apakah moratorium masih ditutup atau sudah bisa dibuka.” Imbuhnya.
Yusuf juga mengajak seluruh elemen masyarakat, termasuk tim presidium pemekaran, untuk tetap mengawal proses ini hingga tingkat pusat. Menurutnya, dukungan publik menjadi faktor penting dalam memperkuat dorongan politik terhadap pemerintah pusat.
“Iya, meski sekarang pemerintah tengah melakukan efisiensi anggaran, kami bersama pak Sekda Kabupaten Sukabumi sudah sepakat, bahwa pemekaran tetap menjadi prioritas strategis demi pemerataan pembangunan dan efektivitas birokrasi di wilayah Kabupaten Sukabumi yang sangat luas.” pungkasnya. (darwan)
