Rapat Dinas perdana tahun 2026, Penguatan koordinasi perangkat daerah dalam penanganan bencana
Elmitra News – Bupati Sukabumi Asep Japar, didampingi Wakil Bupati Andreas memimpin Rapat Dinas Bulan Januari 2026 di Aula Sekretariat Daerah Kabupaten Sukabumi, pada Senin (19/1/2025). Rapat perdana awal tahun ini difokuskan pada penguatan koordinasi antarperangkat daerah.
Rapat dipandu Sekretaris Daerah Kabupaten Sukabumi Ade Suryaman dan dihadiri kepala perangkat daerah, asisten daerah, staf ahli, kepala bagian, serta para camat se-Kabupaten Sukabumi.
Dalam rapat tersebut, Pemkab Sukabumi menyerahkan penghargaan kepatuhan kinerja tahun 2025 tingkat perangkat daerah diberikan kepada BPKAD, DPPKB, dan Inspektorat. Sementara di tingkat kecamatan, penghargaan diterima Kecamatan Palabuhanratu, Parakansalak, dan Sagaranten.
Pemkab Sukabumi juga menyerahkan piagam penghargaan dari Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal RI kepada BUM Desa Bersama Nagrak yang meraih juara II Lomba BUM Desa Bersama Inspiratif 2025 dalam ajang Festival Bangun Desa Bangun Indonesia. Selain itu, Pemkab menerima piagam Satyalancana Wirakarya dari Presiden RI atas kontribusi dalam swasembada pangan berkelanjutan, dengan capaian peringkat kedua peningkatan produksi beras nasional 2025.
Dalam arahannya, Bupati Asep Japar menegaskan penanganan bencana merupakan tanggung jawab bersama. Ia meminta camat turun ke lapangan saat bencana terjadi, sebelum instansi teknis hadir, serta aktif menyampaikan informasi kepada masyarakat.
Ditengah kondisi anggaran yang menurun, Bupati meminta seluruh jajaran tetap menjaga semangat dan memaksimalkan pelayanan publik. Menurutnya, tiga program prioritas Pemkab Sukabumi tahun 2026, yakni infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan, harus terus direalisasikan.
“Kita harus lebih semangat, terutama dalam penanganan bencana, dengan koordinasi yang solid antarperangkat daerah,” ungkapnya.
Sementara itu, Wakil Bupati Sukabumi Andreas menekankan pentingnya keterbukaan informasi dan koordinasi lintas sektor.
“Saya meminta informasi pemerintah tersampaikan secara transparan dari tingkat bawah hingga atas,” kata Andreas.
Wabup menegaskan, persoalan krusial harus diantisipasi sejak dini agar tidak menimbulkan polemik di masyarakat.
“Pelayanan publik di sektor infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan harus ditangani secara serius, termasuk respons cepat dan jelas dalam penanganan bencana,” tandasnya. (darwan)
