Pasamoan Agung di Karawang, KDM Bahas Strategi Pengendalian Inflasi dan Perluasan Digitalisasi
Elmitra News – “Ekonomi digital dan ekonomi konvensional tidak boleh dipertentangkan. Keduanya harus bisa berdampingan dan saling mendukung. Tugas kita adalah memastikan pelaku usaha tradisional tidak tertinggal, melainkan ikut tumbuh melalui pendampingan dan edukasi teknologi,” tegas Gubernur Jawa Barat, Kang Dedi Mulyadi, saat membuka acara Pasamoan Agung yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia Perwakilan Jawa Barat di Karawang, pada Rabu (11/06/2025).
Pernyataan tersebut menandai komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk memastikan transformasi digital di sektor ekonomi tetap berpihak pada rakyat dan tidak meninggalkan pelaku ekonomi tradisional. Dedi juga mengingatkan bahwa percepatan digitalisasi harus disertai pelestarian nilai-nilai kearifan lokal serta diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, bukan semata mengejar modernisasi.
Acara Pasamoan Agung tahun ini mengusung tema “Strategi Menjaga Daya Beli dan Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat melalui Pengendalian Inflasi dan Perluasan Digitalisasi.” Forum strategis ini dihadiri oleh kepala daerah dari berbagai wilayah di Jawa Barat, termasuk Wali Kota Sukabumi, H. Ayep Zaki.
Dalam pernyataannya, Wali Kota Sukabumi menegaskan bahwa Kota Sukabumi terus berupaya menjaga kestabilan harga kebutuhan pokok dan memperkuat fondasi ekonomi daerah melalui penguatan investasi dan inklusi digital. “Alhamdulillah inflasi kita terjaga dengan baik di Kota Sukabumi, sehingga secara umum juga Jawa Barat terjaga dengan baik. Jika investasi tumbuh, daya beli masyarakat pun akan terus meningkat,” ungkap Ayep Zaki.
Menurutnya, pengendalian inflasi yang efektif tidak hanya akan memperkuat ekonomi lokal, tetapi juga membuka ruang bagi pertumbuhan sektor-sektor lain, termasuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang menjadi tulang punggung ekonomi masyarakat.
Kehadiran Wali Kota Sukabumi dalam forum tersebut sekaligus menegaskan peran aktif Pemerintah Kota Sukabumi dalam mendukung kebijakan nasional dan provinsi, khususnya dalam bidang stabilisasi ekonomi dan penguatan daya beli masyarakat.
Di tengah dinamika ekonomi global dan nasional, kolaborasi antarpemangku kepentingan menjadi kunci utama dalam membangun sistem ekonomi daerah yang tangguh dan berkelanjutan.
