Dp2kbp3a Kota Sukabumi kolaborasi Bappeda Kota Sukabumi Gelar Rakor TPPS ” Sosialisasi Juknis Pelaksanaan Aksi Konvergensi
elmitra news – Dalam upaya pencegahan dan percepatan penurunan Stunting di Kota Sukabumi, Badan Perencanaan Pembagunan Daerah (Bappeda) Kota Sukabumi berkolaborasi dengan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kota Sukabumi mengadakan Rapat Koordinasi Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) tingkat kota Sukabumi, pada Jumat (16/05/2025) di Gedung Bappeda Kota Sukabumi
Rakor TPPS tersebut mensosialisasikan juknis pelaksanaan aksi konvergensi penanganan stunting secara terpadu, yang dihadiri oleh Walikota Sukabumi, H. Ayep Zaki, Kepala Beppeda Kota Sukabumi, Asep Suhendra, Kepala Dp2kbp3a Kota Sukabumi, Yadi Mulyadi serta Tenaga Ahli kebijakan public INEY Kemendagri, Iman Almuttaqin
Walikota Sukabumi H. Ayep Zaki menegaskan bahwa penanggulangan stunting adalah bagian dari tanggung jawab utamanya sebagai kepala daerah. “Saya siap menyelesaikan persoalan stunting ini. Kuncinya kita harus kompak dan solid. Ini untuk kepentingan rakyat,” ujarnya dengan penuh semangat.
WaliKota juga menyampaikan strategi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan mengoptimalkan potensi daerah, termasuk menormalkan fungsi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagai sumber pemasukan. Menurutnya, peningkatan anggaran dari PAD akan diarahkan langsung untuk mendukung kebutuhan dasar masyarakat, termasuk dalam bentuk pemberian makanan bergizi seperti telur dan susu kepada ibu hamil dan anak-anak usia dini.
“Saya ingin anggaran stunting itu benar-benar digunakan untuk hal yang berdampak langsung, bukan sekadar ceremonial atau pelatihan. Telur dan susu bergizi harus masuk ke perut anak-anak dan ibu hamil, agar stunting bisa dicegah,” tegasnya.
Kepala Bappeda Kota Sukabumi, Asep Suhendrawan menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan hasil kolaborasi antara Bappeda Kota Sukabumi selaku perencanaan pembangunan dan Dp2kbp3a kota Sukabumi selaku pelaksanaan teknis di lapangan
Ia menegaskan bahwa aksi konvergensi harus berbasis pada akar permasalahan, agar intervensi yang dilakukan benar-benar tepat sasaran. “Selama dua hari ini, kami telah mengidentifikasi peran masing-masing perangkat daerah, termasuk peran Dinas PU dalam penyediaan sanitasi sebagai bagian dari pencegahan stunting
Sementara itu, Kepala DP2KBP3A Yadi Mulyadi menambahkan bahwa upaya pencegahan stunting membutuhkan sinergi lintas sektor. Menurutnya, stunting bukan hanya tanggung jawab Dinas Kesehatan atau Bappeda, tetapi seluruh perangkat daerah memiliki peran masing-masing, termasuk edukasi pra nikah melalui Balai UPPKS dan aplikasi Elsimil (Elektronik Siap Menikah dan Hamil).
Ia juga menekankan pentingnya kesadaran masyarakat dalam mempersiapkan pernikahan dan kehamilan yang sehat. “Kami sudah sebar barcode lokasi balai UPPKS di kelurahan. Calon pengantin bisa konsultasi sebelum menikah, diperiksa kesehatannya, dan mengisi aplikasi Elsimil. Semua ini untuk meminimalkan risiko stunting sejak dini,” terangnya.
Diketahui, angka prevalensi stunting di Kota Sukabumi tahun lalu tercatat sekitar 26,9 persen, dan meskipun data terbaru belum divalidasi, terdapat indikasi penurunan signifikan. Target nasional yang ingin dicapai adalah di bawah 19 persen.
Melalui rapat koordinasi ini, diharapkan seluruh perangkat daerah semakin bersinergi dalam menjalankan aksi nyata di lapangan, sehingga hak dasar masyarakat, terutama anak-anak untuk hidup sehat, mendapatkan pendidikan, dan tumbuh dengan optimal dapat terwujud di Kota Sukabumi.
