Transparansi Keuangan Daerah untuk Jawa Barat Istimewa, Wali Kota Sukabumi Serahkan LKPD ke BPK
Elmitra News – Pemerintah daerah se-Jawa Barat secara resmi menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2024 kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Jawa Barat. Acara yang berlangsung pada Rabu (26/03/2025) di Auditorium BPK Perwakilan Jawa Barat ini dihadiri oleh para kepala daerah, termasuk Wali Kota Sukabumi, H. Ayep Zaki.
Penyerahan LKPD unaudited ini ditandai dengan penandatanganan berita acara oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Barat, Herman Suryatman, bersama dengan para kepala daerah lainnya.
Dalam sambutannya, Sekda Provinsi Jawa Barat, Herman Suryatman, menyoroti berbagai tantangan kesejahteraan yang masih dihadapi oleh masyarakat Jawa Barat. Ia mengutip petuah dari Prabu Siliwangi yang menekankan bahwa kebahagiaan dan kesejahteraan harus menjadi tujuan utama dalam kehidupan masyarakat.
Herman mengungkapkan bahwa kesejahteraan di Jawa Barat masih belum optimal. Ia menyoroti angka perceraian yang mencapai 90.000 kasus, dengan 70.000 di antaranya merupakan gugatan cerai dari pihak perempuan.
Ia juga menyoroti tingkat kemiskinan yang masih berada di angka 7,08%, dengan beberapa kabupaten mencapai 10-11%. Selain itu, tingkat pengangguran terbuka di Jawa Barat masih sebesar 6,75%, setara dengan 1,6 juta jiwa dari total 25 juta angkatan kerja.
Menurutnya, Jawa Barat tidak akan menjadi provinsi yang istimewa jika kabupaten dan kotanya tidak memiliki keunggulan masing-masing. “Kita harus berjuang bersama untuk meningkatkan kesejahteraan, karena hidup yang tidak dipertaruhkan, tidak akan dimenangkan,” ungkapnya,
Sementara itu, Kepala BPK Perwakilan Jawa Barat, Edu Oktain Panjaitan, menegaskan bahwa penyerahan LKPD ini merupakan kewajiban yang diatur dalam peraturan perbendaharaan negara.
“Tahun ini, penyerahan LKPD dilakukan lima hari lebih cepat dari batas waktu yang telah ditetapkan, sebuah pencapaian yang diapresiasi oleh BPK,” imbuhnya.
Penyerahan LKPD 2024 ini menjadi tolok ukur transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Dengan berbagai tantangan yang ada, mulai dari defisit anggaran hingga tata kelola aset daerah, pemerintah daerah harus semakin berbenah agar dapat memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat.
Dengan kerja sama yang erat antara pemerintah daerah dan BPK, diharapkan keuangan daerah di Jawa Barat dapat dikelola dengan lebih baik. Seperti yang dikatakan Sekda Jawa Barat, “Mari kita bertaruh untuk Jawa Barat. Kita harus berani menghadapi tantangan demi kesejahteraan masyarakat.” pungkasnya.
