Elmitra News – Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi, Budi Azhar Mutawali, menyambut positif peluncuran Indeks Pencegahan Korupsi Daerah (IPKD) Monitoring Center for Prevention (MCP) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Tahun 2025. Program ini diharapkan mampu memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola pemerintahan daerah.
Menurutnya, keberadaan IPKD MCP bukan sekadar sistem pemantauan, tetapi juga alat strategis untuk menekan praktik korupsi di lingkungan pemerintahan daerah.
“Kami di DPRD Kabupaten Sukabumi sangat mendukung program ini. IPKD MCP KPK 2025 menjadi instrumen penting dalam meningkatkan tata kelola pemerintahan yang lebih bersih dan transparan,” ungkapmya usai menghadiri peluncuran program tersebut secara daring di Gedung Negara Pendopo Sukabumi, Rabu (05/03/2025).
Budi menegaskan bahwa DPRD Kabupaten Sukabumi siap berkolaborasi dengan pemerintah daerah dan KPK dalam menyukseskan program ini. Ia berkomitmen untuk mengawal implementasi IPKD MCP agar tidak hanya menjadi formalitas, tetapi benar-benar berjalan secara efektif.
“Kami akan terus memantau dan memastikan bahwa setiap indikator dalam MCP dijalankan dengan baik, sehingga pencegahan korupsi tidak hanya menjadi sekadar wacana,” imbuhnya.
Sebagai langkah konkret, DPRD Kabupaten Sukabumi akan memperkuat fungsi pengawasan terhadap kebijakan daerah agar setiap program yang dijalankan sesuai dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas.
Budi juga menyoroti pentingnya menjadikan IPKD MCP sebagai alat evaluasi nyata, bukan hanya sekadar angka atau skor yang harus dikejar. Menurutnya, keberhasilan program ini bergantung pada konsistensi dan keseriusan pemerintah daerah dalam mengimplementasikannya.
“Kita tidak boleh hanya fokus pada skor tinggi dalam MCP, tetapi harus memastikan bahwa pelaksanaannya di lapangan benar-benar sesuai dengan tujuan utama, yaitu mencegah praktik korupsi,” tegasnya.
Dengan komitmen bersama antara DPRD, pemerintah daerah, dan seluruh elemen masyarakat, Budi optimistis bahwa Kabupaten Sukabumi dapat menjadi contoh daerah yang bersih dari korupsi dan memiliki tata kelola pemerintahan yang lebih baik.
“Mari kita kawal bersama pelaksanaan MCP ini agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat,” pungkasnya.
