Dewan Pengawas BPJS Kesehatan dan DJSN Awasi Implementasi Program JKN di Sukabumi
Radio Elmitra News – Anggota Dewan Pengawas BPJS Kesehatan, Wiwieng Handayaningsih dan Anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN), Muttaqien melakukan kunjungan pengawasan lapangan ke fasilitas kesehatan mitra BPJS Kesehatan pada Rabu (02/10/2024). Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan implementasi pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Sukabumi.
Wiwieng menyampaikan kehadiran Program JKN telah memberikan jaminan kesehatan bagi seluruh masyaralat Indonesia. Menurutnya, program yang diselenggarakan sejak 2014 ini tidak hanya melibatkan BPJS Kesehatan saja, namun dibutuhkakn dukungan dari seluruh pihak agar implementasinya dapat dirasakan penuh oleh seluruh masyarakat Indonesia.
“BPJS Kesehatan merupakan asuransi kesehatan nasional yang mempunyai cakupan kepesertaan terbesar, pesertanya pun mencapai 276 juta. Di negara lain, lembaga terkait asuransi kesehatannya terpisah-pisah, namun di Indonesia berdiri satu badan yaitu BPJS Kesehatan. Tentunya dalam menjalankan programnya, memerlukan berbagai dukungan dari ekosistemnya yaitu pemerintah pusat, pemerintah daerah, kementerian, lembaga, hingga DJSN sebagai regulator untuk JKN,” ungkap Wiwieng.
Ia menjelaskan dengan ekosistem JKN yang begitu besar, peran dari berbagai pihak menjadi kekuatan dalam menjalankan amanat undang-undang terkait penyelenggaraan Program JKN.
“Karena ekosistem JKN ini begitu besar, maka kita harus lebih saling berkoordinasi dan saling mengenal satu sama lain terhadap tugas dan fungsinya, sehingga kita benar-benar bisa optimal dalam menjalankan tugas kita yang satu tujuan untuk menjamin kesehatan masyarakat Indonesia yang diamanatkan melalui Undang-Undang, jika masyarakatnya sehat tentunya tujuan negara tercapai,” jelas Wiwieng.
Dalam kunjungannya, ia menyampaikan ingin mendapat komentar langsung dari peserta. Dengan begitu, apabila ada masukan khususnya terkait pelayanan di fasilitas kesehatan bisa langsung ditingkatkan yang bisa berdampak kepada kepuasan peserta.
“Kami melihat secara langsung kondisi fasilitas kesehatan, lalu kebutuhan layanan dari masyarakat yang ditemui langsung dan bagaimana pelaksanaan layanan kesehatan yang diberikan oleh pihak RS dalam melayani masyarakat khususnya di wilayah Sukabumi,” jelas Wiwieng.
Dari beberapa peserta yang ditemui secara langsung, ada hal yang disampaikan terkait pindah faskes yang dimana masih banyak masyarakat memilih Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) yang bukan terdekat dengan tempat tinggal, didasarkan berbagai alasan. Salah satunya tentang kenyamanan yang difasilitasi oleh FKTP.
“Kami juga melihat sendiri di lapangan, banyak dari masyarakat kita memilih FKTP yang tidak dekat dengan tempat tinggal, salah satu alasannya terkait kenyamanan dan layanan yang dihadirkan oleh FKTP. Hal ini tentunya perlu mendapatkan perhatian untuk kita semua,” ujar Wiwieng.
Penjabat Wali Kota Sukabumi, Kusmana Hartadji mengapresiasi atas upaya yang dilakukan BPJS Kesehatan dalam memberikan penjaminan kesehatan kepada seluruh masyarakat Indonesia.
Menurutnya kehadiran Program JKN memberikan perubahan sistem kesehatan di Indonesia yang dipengaruhi perkembangan teknologi.
“Sistem kesehatan di Indonesia telah mengalami beberapa perubahan, dengan jumlah penduduk yang terus meningkat, kemudian perkembangan teknologi yang kompleks. Hal ini berkaitan dengan transformasi kesehatan yang mengalami percepatan dan menjadi salah satu misi ke depan untuk memastikan kesehatan masyarakat Indonesia. Transformasi sistem kesehatan ini merupakan upaya untuk mengubah sistem kesehatan yang sudah ada dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas layanan,” jelas Kusmana.
Ia juga menyampaikan terkait mayoritas domisili pasien dari luar Kota Sukabumi yang dilayani di salah satu rumah sakit di Sukabumi yaitu di RSUD R. Syamsudin, SH.
“Pasien yang dilayani di RSUD R. Syamsudin, SH tidak hanya dari Kota Sukabumi, bahkan 60% itu dari Kabupaten Sukabumi, apalagi yang gawat darurat juga banyak sekali. Pasien yang dirujuk pun bayak yang memilih ke rumah sakit ini. Oleh karena itu, tentunya layanan yang diberikan sudah luar biasa, namun tetap perlu ada perbaikan-perbaikan,” kata Kusmana.
Banyaknya pasien yang berasal dari luar Kota Sukabumi, menjadi salah satu dampak dengan adanya penunjukkan RSUD R. Syamsudin, SH Kota Sukabumi sebagai rumah sakit rujukan regional yang berperan dalam meningkatkan derajat kesehatan di wilayah Kabupaten Bogor, Kabupaten Cianjur, Kota dan Kabupaten Sukabumi serta sebagian Kabupaten Lebak Provinsi Banten. Oleh karena itu, hal tersebut menjadi motivasi bagi rumah sakit untuk meningkatkan mutu layanan.
“Penunjukan tersebut membawa konsekuensi pihak rumah sakit yang harus selalu berbenah diri dan melakukan penguatan-penguatan antara lain menyiapkan sumber daya manusia, sarana prasarana, alat, bahan dan lainnya,” tegas Kusmana.
Dalam menunjang transformasi kesehatan untuk masyarakat khususnya di Sukabumi, layanan di RSUD R. Syamsudin, SH terus berkembang. Salah satu upaya yang dilakukan dengan dilakukannya diversifikasi berbagai jenis pelayanan.
“Pelayanan yang diversifikasi yaitu layanan unggulan antara lain pelayanan Jantung Terpadu, Pusat Pelayanan Ginjal dan Hipertensi, pengembangan klinik rawat jalan regular maupun klinik eksekutif, pelayanan fertilitas, rndokrin dan reproduksi, rencana pengembangan layanan onkologi serta pelayanan lainnya,” pungkas Kusmana.
Di tempat yang sama anggota DJSN, Muttaqien menyampaikan bahwa yang utama dari penyelenggaran JKN adalah terjaminnya akses pelayanan peserta kepada fasilitas kesehatan. Pelaksanaan Program JKN ini telah mendapatkan dukungan baik dari pemerintah daerah dan fasilitas kesehatan. Berbagai upaya pun telah dilakukan dengan tujuan untuk memberi kepastian layanan yang berkualitas bagi masyarakat Indonesia.
sumber : jamkesnews.com
