KPU Kabupaten Sukabumi Lantik 1.158 Anggota PPS Se Kabupaten Sukabumi

elmitra 95 FM November 13, 2017 0
KPU Kabupaten Sukabumi Lantik 1.158 Anggota PPS Se Kabupaten Sukabumi

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sukabumi menggelar Pengambilan Sumpah Janji & Pelantikan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Se Wilayah Kabupaten Sukabumi Pada Pemilihan Gubernur & Wakil Gubernur Jawabarat Tahun 2018. Sabtu, 11 November 2017 bertempat di Pubangdai kabupaten Sukabumi.

Hadir Wakil Bupati Sukabumi H.Adjo Sardjono, Ketua KPU Kabupaten Sukabumi Dede Haryadi, beserta Komisioner KPU Kabupaten Sukabumi, Anggota DPRD Kabupaten Sukabumi, perwakilan Partai Politik, Anggota PPK Se Kabupaten Sukabumi  serta di ikuti anggota PPS yg di ambil sumpah dan di lantik sebanyak 1.158 dari seluruh Desa/Kelurahan yang ada di Kabupaten Sukabumi.

6

Pengambilan Sumpah dan pelantikan anggota PPS dipimpin langsung oleh Ketua KPU Kabupaten Sukabumi Dede Haryadi dan disaksikan oleh Wakil Bupati Sukabumi, anggota PPS tersebut akan di tempatkan 3 Orang di tiap Desa dan Kelurahan yang ada di Kabupaten Sukabumi.

Atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi, Wakil Bupati Sukabumi H. Adjo Sardjono mengucapkan  “selamat atas pengambilan sumpah dan pelantikan anggota PPS, serta mengapresiasi kepada KPU Kabupaten Sukabumi  yang telah melaksanakan tahapan Pilkada sampai hari ini, dan anggota PPK dan PPS ini agar segera dibintek supaya paham mengenai tugas serta fungsinya”.

2

Sementara itu Ketua KPU Kabupaten Sukabumi Dede Haryadi mengatakan “PPS adalah garda terdepan sebagai panitia di tingkat desa, karena anggota PPS ini sudah resmi diambil sumpah dan dilantik maka selama 9 bulan kedepan harus sudah siap melaksanakan tugas.  Anggota PPS tersebut dari 381 desa dan 5 kelurahan di kabupaten Sukabumi yang berjumlah 1.158 orang, dan saat pengambilaan sumpah dan di lantik semua dapat hadir, meskipun ada beberapa anggota PPS yang tempat tinggalnya cukup jauh”.

Dede Haryadi berharap “untuk kedepannya, para Anggota PPS agar bekerja sesuai dengan aturan dan memahami etika penyelenggaraan pemilihan, melaksanakan tugas dan kewajibannya sesuai dengan Undang-Undang”.

Leave A Response »