Konvensi Hak Anak mendorong terwujudnya kabupaten Sukabumi Layak Anak

elmitra 95 FM May 9, 2018 0
Konvensi Hak Anak mendorong terwujudnya kabupaten Sukabumi Layak Anak

Dalam rangka rangka pemenuhan hak anak dan mendorong terwujudnya kabupaten layak anak (kla) diperlukan adanya pemahaman tentang konvensi hak-hak anak sebagai dasar dalam pemenuhan hak-hak anak. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) kabupaten Sukabumi menggelar kegiatan Bimbingan Teknik (Bimtek) Konvensi Hak Anak (KHA) bagi Guru BK/Pembina Kesiswaan kabupaten Sukabumi bertempat di Aula DP3A kabupaten Sukabumi (selasa, 08 mei 2018).

WhatsApp Image 2018-05-09 at 13.12.15

Konvensi Hak Anak (KHA) adalah perjanjian internasional yang memberikan pengakuan serta menjamin penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak. KHA bersifat mengikat terhadap negara-negara yang telah menandatangani atau meratifikasinya.

Kepala Bidang Perlindungan dan Tumbuh Kembang Anak DP3A kabupaten Sukabumi Hj. Iva Rufaidah menjelaskanhak-hak anak menurut konvensi hak anak, yaitu : hak sipil dan kebebasan, hak atas lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, hak atas kesehatan dasar dan kesejahteraan, hak atas pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya dan hak atas perlindungan khusus.”

Sedangkan untuk strategi pemenuhan hak anak, Hj. Iva Rufaidah mengatakan “bahwa anak mempunyai kebutuhan yang berbeda atau kebutuhan khusus yang berhubungan dengan situasinya sebagai anak yang rentan, tergantung dan berkembang. Pemenuhan hak anak harus tetap diberikan yang terbaik, sehingga anak dapat tumbuh berkembang dan terlindungi dari kejahatan dan diskriminasi.”

3

Sementara itu Kasie Tumbuh Kembang Anak  DP3A kabupaten Sukabumi  Yudi Irwan mengatakan “Tujuan diadakan kegiatan bimtek konvensi hak anak yaitu memberikan pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang KHA dalam rangka mendukung tersosialisasinya hak-hak anak indonesia, disamping mengakomodir penanganannya.”

Lebih lanjut Yudi Irwan berharap dengan kegiatan ini “terpaparnya informasi terkait kerangka kerja yang lengkap untuk memberikan hak-hak anak, terbentuk pemahaman tentang KHA dan adanya kesinambungan perencanaan program pembangunan, peran serta masyarakat, terkait pentingnya pemenuhan hak anak yang terbaik tanpa ada diskriminasi.”

 

Leave A Response »