KOALISI PEREMPUAN INDONESIA, UPAYAKAN PENGHENTIAN PERKAWINAN ANAK DI JAWA BARAT

elmitra 95 FM December 24, 2018 0
KOALISI PEREMPUAN INDONESIA, UPAYAKAN PENGHENTIAN PERKAWINAN ANAK DI JAWA BARAT

Dalam rangka hari ibu ke 90, Koalisi Perempuan Indonesia (KPI), menggelar sosialisasi melalui talkshow di Radio Elmitra 95 Fm Sukabumi, dengan tema “Penghentian Perkawinan Anak di Jawa Barat, dalam Kampanye 90 tahun gerakan perempuan”,  Minggu, 23 Desember 2018. Hadir sebagai narasumber Reni Rosmawati (DKK Cabang KPI), Yudi Irwan (Kasie Tumbuh Kembang Anak DP3A Kabupaten Sukabumi) dan Deri Irawan (Program Manager Yes I Do Sukabumi).

3

Terkait latar belakang gerakan perempuan di indonesia, Reni Rosmawati (DKK Cabang KPI) menjelaskan “gerakan perempuan di Indonesia bisa dilihat masa colonial (sebelum 1945), Pada masa itu, muncul tokoh-tokoh perempuan di daerah-daerah yang aktif melawan penjajah untuk meraih kemerdekaan. Misalnya, sepertihalnya di aceh ada Cut Nya Dien (komandan perang aceh) dilanjutkan perjuangan Cut Mutia. Ratu Sima (618) menjadi pemimpin perempuan yang jujur di Jateng, selain itu ada juga RA Kartini yang kita kenal sebagai tokoh emansipasi perempuan Indonesia. Kebangkitan gerakan perempuan pada masa colonial semakin terasa di tahun 1928 dengan diselenggarakannya kongres Perempuan 1 (22-25 Desember) di Yogyakarta dengan tujuan memperjuangkan hak-hak perempuan terutama dalam bidang pendidikan dan pernikahan”.

Deri Irawan (Program Manager Yes I Do Sukabumi) menjelaskan “Gerakan perempuan di Indonesia kemudian berhasil mendorong pemerintah Indonesia untuk meratifikasi CEDAW lewat UU no. 7 tahun 1984 yang memilik ikonsekuensi mengikat bagi Negara untuk menghormati, melindungi dan memenuhi hak asasi perempuan warganya. Periode ini juga diwarnai lahirnya Beijing Platform (1995) dalam Konferensi Dunia Tentang Perempuan ke 4. Beijing Platform merupakan landasan aksi bagi negara-negara di dunia untuk melaksanakan CEDAW. Sejak dimulainya reformasi sampai sekarang, banyak organisasi perempuan yang muncul sebagai pengejawantahan gerakan perempuan dalam berserikat seperti Komnas perempuan, Jurnal Perempuan, JARPUK, Fahmina, PEKKA, FAMM dan Koalisi perempuan Indonesia”.

1

Yudi Irwan (Kasie Tumbuh Kembang Anak DP3A Kabupaten Sukabumi) mengatakan “Perempuan yang kawin pada usia anak akan tercabut hak untuk menuntaskan pendidikan selama 12 tahunnya, harus menanggung beban dan pengasuhan anaknya, berisiko tinggi dalam hal reproduksi, menyumbang angka kematian ibu dan anak. Menurut data dari Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat terdapat 780 kasus selama tahun 2016, hal ini tentunya menjadi masalah yang harus diselesaikan secara bersama agar tidak ada lagi perkawinan anak yang akan merugikan banyak pihak. Peraturan perundangan tentang perkawinan di Indonesia masih mengacu pada Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang didalamnya terdapat pasal yang menyebutkan bahwa usia diperbolehkan menikah untuk perempuan adalah 16 tahun dan laki-laki 19 tahun, padahal hal tersebut bertentangan dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang didalamnya menyebutkan bahwa yang disebut anak adalah mereka yang berusia dibawah 18 tahun, hal ini memperlihatkan bahwa aturan mengenai perkawinan masih melegalkan perkawinan anak sedangkan hal tersebut menimbulkan permasalahan baru lainnya. Selain UU tersebut, di Sukabumi sendiri memiliki Perda Nomor 1 Tahun 2018, jadi para intansi atau lembaga yang berkpentingan di Sukabumi bisa mengacu pada UU dan Perda tersebut”.

Dengan dilaksanakannya sosialisasi ini, diharapkan Adanya kesepahaman tentang pentingnya pencegahan perkawinan anak. Tersampaikannya informasi tentang Program Pencegahan Perkawinan Anak di Jawa Barat. Diperolehnya informasi tentang perkawinan anak di tingkat kabupaten, Meningkatkan kemampuan organisasi perempuan untuk membentuk aliansi yang efektif dengan organisasi orang muda, pemimpin formal dan informal, organisasi berbasis agama, sector swasta dan organisasi politik. Adanya kerjasama antara organisasi perempuan, dengan tokoh agama, tokoh masyarakat, swasta dan pemimpinpolitik.

Leave A Response »