DENGAN RAPAT KOORDINASI, Pendekatan Integratif agar Penanganan kasus kekerasan terhadap anak bisa diminimalkan

elmitra 95 FM Agustus 4, 2020 0
DENGAN RAPAT KOORDINASI,  Pendekatan Integratif agar Penanganan kasus kekerasan terhadap anak bisa diminimalkan

Radio Elmitra News – Kementrian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia bersama Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kab. Sukabumi, Menggelar “Rapat Koordinasi Pendekatan Integratif Penanganan Kekerasan Anak”. Kegiatan tersebut di buka langsung oleh Bupati Sukabumi, H. Marwan Hamami, Selasa, 04 Agustus 2020 di Resort Hotel Pangrango Sukabumi

H. Marwan Hamami dalam sambutannya menyampaikan. kekerasan terhadap anak masih menjadi pekerjaan rumah bagi seluruh pemerintah daerah di Indonesia. Maka dari itu, perlu adanya perhatian khusus semua pihak.

“Di Kabupaten Sukabumi sendiri ada Perda nomor 1 tahun 2018 tentang penyelenggaraan perlindungan anak. Perda Ini dibuat sebagai ikhtiar pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap anak,” ujarnya

Bupati juga memaparkan bahwa Pemerintah Kabupaten Sukabumi mengambil kebijakan untuk mengembangkan sektor pertanian dan pariwisata.

“Selama ini banyak orang tua, khususnya ibu yang bekerja di pabrik dan sedikit sekali kesempatan untuk anaknya. Maka dari itu kami ubah RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) ke sektor pertanian dan pariwisata. Sehingga para ibu bisa tetap bisa mendidik anak sambil berusaha di sektor pertanian ataupun pariwisata,” ucapnya.

Dalam kesempatan tersebut, H. Marwan mengajak semua unsur untuk bersama sama mengupayakan pencegahan sedini mungkin terjadinya kekerasan kepada anak.

“Dibutuhkan kolaborasi dan sinergitas semua unsur agar kasus kekerasan terhadap anak bisa diminimalkan. Mencegah kekerasan kepada anak adalah tanggungjawab semua,” tekannya.

Staf Ahli Bidang Multikulturalisme Restorasi Sosial dan Jati Diri Bangsa Kemenko PMK (Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan ) RI, Haswan Yunaz mengatakan, rakor tersebut sebagai upaya pelindungan dan pemenuhan hak anak. Sebab, banyak terjadi kekerasan yang bersifat emosional, fisik, dan seksual.

“Lewat rakor ini, kasus yang terjadi diharapkan dapat menurun. Apalagi dengan adanya peran berbagai pihak secara gotongroyong. Kita juga menghadirkan dari kepolisian dan dari Kementerian terkait,” bebernya.

Sinergitas antara Kementerian dan pemerintah daerah diperlukan untuk mencari solusi. baik untuk antisipasi, penanganan dan pemulihan

“Pembinaannya harus dilakukan dalam bentuk bantuan pelindungan sosial. Rata rata keluarga yang berantakan itu dari kemiskinan. Makanya harus diturunkan melalui pemberdayaan keluarga,” paparnya.

Dirinya mengapresiasi kebijakan pembangunan di Kabupaten Sukabumi. Dari awalnya industrialisasi menjadi industri pertanian dan pariwisata.

“Ini mengembalikan citra pertanian. Dulu 20 persen orang menetap di desa dan sisanya pergi ke luar untuk mencari nafkah. Sekarang 80 persen sudah mau menetap di desa dengan pertanian dan pariwisata. Membuat ekonomi kembali hidup,” paparnya.

Ditempat yang sama Kepala Bidang Bidang Pemenuhan Hak Anak Kemenko PMK RI, Silvanie Tompodung mengatakan, rapat tersebut untuk mengimplementasikan undang undang nomor 35 tahun 2014, tentang pelindungan anak dan pendekatan integratif penanganan kejahatan seksual anak.

“Sehingga, hasil yang diharapkan dari rakor ialah rencana tindak lanjut program dan kegiatan daerah. Terutama dalam upaya pencegahan kejahatan seksual anak serta penanganan integratif terhadap korban kejahatan seksual anak,” pungkasnya.

Sementara Kepala Dinas DP3A Kab. Sukabumi H.Aisah menyampaikan kami sangat mengapresiasi KEMENKO PMK dimana KEMENKO PMK sebagai pihak yang mempunyai ide pertama sebagai tindak lanjut kunjungan KEMENKO PMK bersama DP3A, Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, P2TP2A, Dinas Pendidikan dan stakeholder lainnya ke lokasi di kecamatan Kabandungan itu sendiri.

Aisah Berharap dengan adanya Rapat Koordinas PMK ini, seluruh stakeholder yang tergabung didalam gugus tugas kab/kota layak anak terutama di klaster perlindungan anak bisa bersinergi semuanya sehingga kasus-kasus perlindungan terhadap anak kedepan bisa tertangani dengan baik.

Reporter : Nandre

Leave A Response »