BINCANG HUKUM SEPUTAR UU PERKAWINAN

elmitra 95 FM August 24, 2018 0
BINCANG HUKUM SEPUTAR UU PERKAWINAN

Klinik Hukum LBH STH Pasundan Sukabumi menggelar Talkshow di Radio Elmitra 95 fm Sukabumi, pada Jum’at 24 Agustus 2018. Dengan tema ”Bincang Hukum Seputar UU Perkawinan”.  Hadir sebagai narasumber Pengacara dan Dosen di STH Pasundan Sukabumi Erwin SH, MH & Bapak Lukman. Talkshow tersebut dikawal langsung oleh announcer Nova Raos Septa.

2

Erwin SH, MH mengatakan “seringkali terjadi berbagai permasalahan dalam keluarga, baik itu pembagian harta waris, Perceraian, hak asuh anak, dll. Maka dari itu kita harus pahami segala sesuatunya agar tidak salah dan saat menyelesaikan suatu permasalahan perlu adanya pendamping atau kuasa hukum”.

Erwin SH, MH menyampaikan “salah satu contohnya dalam hukum hak asuh anak ketika sudah berpisah, Berdasarkan Pasal 41 UU Perkawinan bahwa meskipun suatu perkawinan sudah putus karena perceraian, tidaklah mengakibatkan hubungan antara orang tua (suami dan isteri yang telah bercerai) dan anak – anak yang lahir dari perkawinan tersebut menjadi putus. Sebab dengan tegas diatur bahwa suami dan istri yang telah bercerai tetap mempunyai kewajiban sebagai orang tua yaitu untuk memelihara dan mendidik anak – anaknya, termasuk dalam hal pembiayaan yang timbul dari  pemeliharaan dan pendidikan  dari anak tersebut.  Satu-satunya aturan yang dengan jelas dan tegas memberikan pedoman bagi hakim dalam memutus pemberian hak asuh atas anak tersebut terdapat dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan: pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaan, biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya”.

Sedangkan mengenai pembagian harta gono gini , Erwin SH, MH,. menambahkan “yang perlu dipastikan adalah: Apakah dalam perkawinan antara suami istri tersebut sebelum dilakukan perkawinan telah dibuat Perjanjian Kawin yang berisi tentang pemisahaan harta antara suami dan istri? Jika sebelum perkawinan telah dibuat perjanjian kawin yang intinya memisahkan seluruh harta bawaan dan harta perolehan antara suami istri tersebut, maka ketika perceraian terjadi, masing-masing suami/istri tersebut hanya memperoleh harta yang terdaftar atas nama mereka saja”.

Erwin SH, MH, menyampaikan “Namun, apabila di antara suami istri tersebut tidak pernah dibuat Perjanjian Kawin tentang harta, maka berdasarkan Pasal 119 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, terhitung sejak perkawinan terjadi, demi hukum terjadilah percampuran harta di antara keduanya (jika perkawinan dilakukan sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan – “UU Perkawinan”). Akibatnya harta istri menjadi harta suami, demikian pula sebaliknya. Inilah yang disebut sebagai harta bersama. Terhadap harta bersama, jika terjadi perceraian, maka harus dibagi sama rata antara suami dan istri. Pembagian terhadap harta bersama tersebut meliputi segala keuntungan dan kerugian yang didapatkan dari usaha maupun upaya yang dilakukan oleh pasangan suami/istri tersebut selama mereka masih terikat dalam perkawinan”.

Diakhir segmen narasumber mengatakan bahwa hubungan suami istri itu seimbang, baik laki-laki maupun perempuan . karena jika sudah berkeluarga manjadi tim work untuk saling membantu dan menjaga dalam segala hal tentunya untuk mencapai pernikahan yang sakinah mawadah warohmah. Untuk mencapai hal tersebut maka cara nikahnya harus resmi agar dicatat oleh Negara dan kedepannya tidak ada masalah dikemudian”.

Leave A Response »